Oleh: RK
Ada pemandangan yang seharusnya tidak pernah terjadi di Tanah Papua.
Ratusan mama-mama Papua memilih menghabiskan malam di halaman Kantor Gubernur Papua Barat Daya. Mereka tidur di atas tikar, terpal, bahkan sebagian hanya beralaskan lantai. Mereka bukan korban bencana alam. Mereka bukan pengungsi perang. Mereka adalah pedagang kecil yang datang menagih janji pemerintah.
Pemandangan itu sesungguhnya jauh lebih menyakitkan daripada sekadar sebuah aksi demonstrasi.
Ia adalah potret tentang bagaimana hubungan antara negara dan rakyat perlahan kehilangan kepercayaan.
Janji politik selalu mudah diucapkan. Setiap pemimpin hampir pasti berbicara tentang keberpihakan kepada Orang Asli Papua, tentang pemberdayaan ekonomi rakyat, tentang kesejahteraan mama-mama Papua sebagai tulang punggung keluarga. Namun janji hanya akan memiliki makna apabila diwujudkan menjadi kebijakan yang dapat dirasakan.
Ketika masyarakat harus menginap di halaman kantor gubernur hanya agar dapat bertemu pemimpinnya, sesungguhnya yang sedang dipertanyakan bukan hanya realisasi bantuan modal usaha atau pembangunan pasar. Yang dipertaruhkan adalah kredibilitas pemerintahan itu sendiri.
Mama-mama Papua bukan kelompok yang meminta belas kasihan. Mereka datang membawa sejarah panjang perjuangan ekonomi rakyat. Puluhan tahun mereka menjual pinang, sagu, sayur-mayur, ikan, buah-buahan, dan hasil kebun demi membiayai sekolah anak-anak mereka. Banyak keluarga Papua bertahan hidup bukan karena program pemerintah, melainkan karena ketekunan para mama yang setiap hari membuka lapak sederhana di pasar-pasar tradisional.
Ironisnya, kelompok yang paling nyata menggerakkan ekonomi lokal justru sering menjadi kelompok yang paling sulit mengakses berbagai program pemberdayaan.
Persoalan ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak boleh hanya diukur dari banyaknya anggaran yang dibelanjakan atau jumlah proyek yang diresmikan. Pembangunan juga harus diukur dari rasa keadilan yang diterima masyarakat.
Keluhan para pedagang mengenai dugaan tidak tepat sasarannya bantuan modal usaha patut menjadi perhatian serius. Apabila benar banyak penerima bantuan bukanlah pedagang aktif, maka persoalannya bukan lagi sekadar administrasi. Itu menyangkut tata kelola pemerintahan, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan uang publik.
Dana Otonomi Khusus sejak awal dirancang untuk mempercepat kesejahteraan Orang Asli Papua. Karena itu, setiap rupiah yang dialokasikan harus mampu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Transparansi bukan ancaman bagi pemerintah, melainkan kewajiban dalam negara demokrasi.
Masyarakat berhak mengetahui siapa yang menerima bantuan, bagaimana proses seleksinya dilakukan, dan sejauh mana program tersebut benar-benar menyentuh kelompok sasaran. Keterbukaan informasi justru akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Hal lain yang patut menjadi pelajaran adalah pentingnya melibatkan masyarakat dalam setiap proses penyusunan kebijakan. Pemerintah tidak mungkin memahami seluruh kebutuhan pedagang jika tidak mendengar langsung suara mereka. Mama-mama Papua mengetahui persoalan lapangan lebih baik daripada siapa pun. Mereka tahu bagaimana bentuk pasar yang layak, bagaimana mekanisme bantuan yang mudah diakses, dan bagaimana kebijakan dapat benar-benar membantu usaha kecil mereka berkembang.
Karena itu, pendekatan pembangunan yang bersifat top-down perlu diubah menjadi proses yang lebih partisipatif. Program yang dirancang bersama masyarakat akan jauh lebih tepat sasaran dibandingkan kebijakan yang lahir hanya dari ruang rapat birokrasi.
Yang paling memprihatinkan dari peristiwa ini adalah kenyataan bahwa aksi damai tersebut berlangsung berjam-jam hingga larut malam tanpa adanya dialog langsung antara pemerintah dan para pedagang. Dalam budaya Papua, mendengar dan berbicara secara langsung merupakan bagian penting dari penyelesaian persoalan. Kehadiran seorang pemimpin di tengah rakyat sering kali lebih berarti daripada panjangnya pidato atau banyaknya pernyataan resmi.
Seorang gubernur memang tidak mungkin memenuhi seluruh tuntutan masyarakat dalam sekejap. Namun, membuka ruang dialog adalah bentuk penghormatan paling sederhana kepada rakyat yang datang dengan damai.
Pada akhirnya, peristiwa ini harus menjadi cermin bagi seluruh pemerintah daerah di Tanah Papua. Pembangunan bukan hanya tentang gedung, jalan, atau pasar baru. Pembangunan adalah tentang membangun kepercayaan.
Kepercayaan tidak lahir dari baliho, slogan, atau janji kampanye. Ia tumbuh ketika masyarakat merasakan bahwa pemerintah hadir, mendengar, dan menepati komitmennya.
Mama-mama Papua tidak sedang meminta sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya menginginkan apa yang pernah dijanjikan kepada mereka.
Dan sebuah pemerintahan akan dikenang bukan karena seberapa indah janji yang diucapkannya, melainkan karena seberapa sungguh ia memenuhi janji itu kepada rakyat yang dipimpinnya.*
( Penulis adalah warga di Kota Sorong )